Skripsi-Tesis-Makalah-Artikel: Manajemen

Tampilkan postingan dengan label Manajemen. Tampilkan semua postingan

daftar judul TESIS PENDIDIKAN & SKRIPSI PENDIDIKAN

Koleksi Judul Pendidikan hanya di

www.ilmiahilmu.blogspot.com

atau klik disini

(daftar judul tesis & skripsi pendidikan)

atau di www.tesis-ilmiah.com

Atau anda bisa langsung download di sini

Judul-Judul Tesis / Skripsi MANAJEMEN, AKUNTANSI, KEUANGAN, PEMASARAN, MSDM, NEGARA, NIAGA, SOSPOL,

KUMPULAN TESIS DAN SKRIPSI
DAFTAR JUDUL TESIS DAN SKRIPSI MANAJEMEN / AKUNTANSI / KEUANGAN / PEMASARAN / MSDM / PENDIDIKAN

(Klik pada judul untuk melihat ringkasannya)

Responsibility accounting sebagai alat pengendalian biaya produksi pada perusahaan rokokpt. Banyu biru malang .. (129)

Dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaba perbedaan antara anggaran dan realisasinya tersebut dapat dijadikan sebagai alat pengendalian biaya produksi. Oleh karenaitu apabila akunmtansi pertanggungjawaban pusat biaya dipakai sebagai pengendalian biaya produksi akan dapat meminimalisasi penyimpangan yang terjadi .
Tujuan dari penelitian ini adalah untukmengetahui masalah yang dihadapi perusahaan mengenaipengendalian produksi terutamadalam aakuntansi pertanggungjawaban dan mengetahui ada tidaknya biaya produksi yang tidak efisien pada perusahaan rokok PT. Banyu Biru Malang.
Variabel yang digunakan adalah : 1) Struktur organisasi, 2) Anggaran biaya produksi, 3)Penggolongan biaya ,4) Sistem akuntansi biaya dank ode rekening, 5) Sistem biaya pelaporan biaya produksi, dan 6)Biaya produksi.
Hasilpenelitian menunjukan bahwa perusahaan belum sepenuhnya didalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban . Hal ini karena persyaratan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan belum terlakssana secara keseluruhan dari analisa persyaratan akuntansi pertanggungjawaban dapat dilihat bahwa hasilpenelitian. 1) dalam struktur organisassi pada bagian produksi perlu ditambahkan bagian quality control, 2) Dalam penyusunan anggaran hendaknya perusahaan mengikutsertakan bawahan agar bawahan termotivasi dan anggaran tersebut juga dapat dimengerti bawahan ,bawahandapat diminta pertanggungjawaban atas anggaran tersebut. 3) Dalam melakukan pengendalian atas biaya-biaya perusahaan hendaknya menggunakan klasifikasi biaya da kode rekening. 4) Dalam penerapan laporan perusahaan hendaknya sesuai dengan struktur organisasi , supaya bila terjadi penyimpangan dapat diketahui siapa yang bertanggungjawab . Dengan melihat laporan pertanggungjawaban tahun 2000, maka anggarn biaya produksi dengan realisasinya didapat hasil yang Unfavorabele , tetapi Imaterial

Analisis Dimensi Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Bank Syariah Mandiri Di Wilayah …… 128

Berdasarkan gambaran penilaian prestasi kerja yang telah diberlakukan di perusahaan Bank Syariah Mandiri, penelitian ini bertujuan untuk mencari beberapa faktor penilaian yang dianggap relevan dan representatif sesuai dengan dimensi perilaku karyawan dan tugas kerja di perusahaan. Ada sepuluh variabel atau faktor penilaian yang selama ini telah diberlakukan, yaitu (1) transaksi harian, (2) pelayanan nasabah, (3) budaya sifat, (4) kualitas kerja, (5) keandalan, (6) pemecahan masalah, (7) inisiatif, (8) kerja sama, (9) komunikasi, dan (10) kedisiplinan. Dari masing- masing variabel memiliki sejumlah antara 2 hingga 4 indikator untuk menguji tingkat validitasnya.
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan perusahaan Bank Syariah Mandiri mulai dari jabatan manajer ke bawah yang terbagi pada sejumlah lokasi, yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, Malang, Pamekasan, dan tiga cabang pembantu di Surabaya, yaitu di Sidoarjo, Gresik, dan kawasan Ampel Surabaya. Jumlah total populasi yang digunakan dan sesuai dengan persyaratan dalam penelitian ini berjumlah 75 orang. Instrumen yang digunakan merupakan konstruksi dari peneliti dengan bentuk skoring antara angka 0 hingga 10, semakin sering melakukan maka prestasi kerjanya akan mendekati angka tertinggi dan semakin jarang melakukan akan mendekati angka terendah.
Data hasil survey dalam penelitian ini kemudian diolah dengan menggunakan SPSS versi 10.01. hasil uji keandalan alat ukur yang menggunakan metode alpha cronbach (a) masing-masing variabel memiliki angka > 0.60. Sedangkan hasil uji validitas analisis faktor, dari 10 komponen menjadi 7 komponen sesuai dengan syarat eigenvalue di atas angka 1, sehingga 7 komponen tersebut mengubah istilah dan nama dari variabel atau faktor penilaian sebelumnya menjadi: (1) transaksi harian, (2) keandalan dan komunikasi, (3) kualitas kerja, (4) inisiatif dan kerja sama, (5) budaya kerja, (6) potensi diri, dan (7) pemecahan masalah. Dari 7 komponen menunjukkan bahwa persentase variansi sebesar 80.385 %. Artinya ketujuh komponen ini dapat menjelaskan sebanyak 80.385 % dari seluruh makna yang terkandung di dalam data yang ada dalam penelitian ini.
Dari ketujuh faktor penilaian yang telah diketahui, maka faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan metode behavioral anchored rating scale (BARS) yang menjelaskan dimensi perilaku seseorang yang terkait dengan pekerjaannya, termasuk standarisasi dan pengukurannya.

Kualitas Pelayanan Publik Studi Tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Kabupaten Magetan … (125)

Pemerintah mempunyai tiga fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu, public service function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi pembangunan), protection function (fungsi perlindungan). Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, untuk kelangsungan pemerintahan itu sendiri. Dalam menjalankan fungsi tersebut maka dibentuklah birokrasi. Birokrasi merupakan suatu sistem yang dibangun oleh pemerintah agar fungsi-fungsinya yaitu pelayanan, pembangunan, dan perlindungan, dapat berlangsung dengan efektif dan efesien. Dampak dari kurang efektif pelayanan tersebut adalah timbulnya krisis multi dimensi yang dialami bangsa ini pada akhir tahun 1990an yang berlanjut hingga kini. Pemerintah dalam membangun suatu sistem birokrasi yang baik, ditandai dengan berbagai fenomena yang berkembang seperti, pungutan liar, korupsi, kolusi, red-tape, proseduralisme, patrimonial, empire building dan sebagainya.
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai peran yang strategis bagi Pemerintah Daerah diwilayah Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu berada dibarisan terdepan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan program-program pemerintahan serta pembangunan di daerah.
Selain besaran wilayahnya Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu, dalam jarak politis dengan grass-root politics, jumlah penduduk dan potensi yang dipunyai, Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu diasumsikan dapat pula berfungsi : sebagai arena pengembangan demokrasi ditingkat lokal, pengembangan ekonomi yang mampu membiayai diri sendiri dan sekaligus mampu berkembang. Pengembangan sistem pelayanan publik yang efisien dan efektif.,
Dengan kedudukan dan potensi yang mungkin dapat dikembangkan tersebut maka perlu diciptakan Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu yang mempunyai kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diselenggarakan mempunyai kualitas yang baik.
Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu dalam Wilayah Kabupaten Magetan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan, Kantor-kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, salah satunya tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu adalah ”Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat dan Pelayanan Teknis / Administratif kepada Perangkat Daerah di Wilayah Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu”, maka kualitas pelayanan publik menjadi sangat penting karena menjadi salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan itu semakin penting mengingat : Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu merupakan tempat memproduksi pelayanan yang sifatnya wajib bagi setiap anggota masyarakat seperti KTP yang keberadaannya menjadi prasarat bagi setiap anggota masyarakat untuk melakukan akses dengan berbagai bidang-bidang kehidupan, pemberian pelayanan di Kabupaten didasarkan pada pokok pelayanan yang dihasilkan oleh Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu sehingga proses yang terjadi akan sangat berpengaruh terhadap pemberian pelayanan pada masyarakat.
Jenis pelayanan administrasi di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Magetan atara lain pelayanan KTP. Hal ini disebabkan jumlah dan Frekwensi pemberian pelayanan di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Magetan harus melayani lebih 25.000 penduduk dan rata-rata setiap hari melayani sekitar 50 pemohon dan merupakan pelayanan yang sifatnya wajib bagi setiap penduduk yang telah memenuhi persyaratan dan keberadaannya menjadi prasarat untuk mengakses berbagai pelayanan dan urusan yang lain.
Berdasar data awal tersebut, maka Peneliti tertarik meneliti aspek tersebut dengan mengambil judul : “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK STUDI TENTANG PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KANTOR PELAYANAN MASYARAKAT TERPADU KABUPATEN MAGETAN

Pengembangan Model Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Dinas Di Lingkup …(121)

Masalah-masalah sumber daya manusia secara historis dapat ditinjau dari perkembangannya sejak dulu. Bahkan masalah sumber daya manusia yang kelihatannya hanya merupakan masalah intern dari suatu organisasi, sesungguhnya mempunyai hubungan yang erat dengan peri kehidupan manusia dan masyarakat yang telah menimbulkan berbagai konsepsi tentang sumber daya manusia dan statusnya dalam masyarakat dimana organisasi itu berada.
Dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sumber daya manusia sehari-hari pada hakikatnya setiap atasan / pimpinan yang mempunyai wewenang tertentu seperti pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemanfaatan, pengembangan serta pemberhentian biasanya juga menentukan kebijaksanaan pelaksanaan sendiri. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan yang demikian ini pada umumnya tidak terpadu, sehingga sering dirasakan sebagai pencerminan selera pribadi yang tentunya sangat subyektif sifatnya.
Ada yang beranggapan bahwa banyak segi sumber daya manusia diatur atas dasar hak prerogatif pimpinan yang berwenang memutuskan. Keputusan tersebut sering dirasakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sangat subyektif, pilih kasih, like and dislike, dan sebagainya. Penetapan suatu kebijakan berupa keputusan tentang orang sering menimbulkan perbedaan persepsi terhadap kebijaksanaan atau keadilan pimpinan kepada bawahan termasuk di dalamnya penilaian kinerja PNS yang dilakukan dengan menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), karena belum ada ukuran yang obyektif sebagai patokan yang dimengerti. Seringkali pula perbedaan itu membawa akibat yang merugikan bagi pihak yang dinilai berdasar ukuran yang berbeda tersebut. Padahal penilaian kinerja bagi pegawai / karyawan organisasi sangat penting dan bermanfaat untuk mengetahui prestasi kerjanya dan langkah-langkah positif ke depan dalam rangka meniti karir (penempatan, promosi dan suksesi).
Penggunaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) di lingkungan pemerintahan sekarang ini, menetapkan 8 (delapan) aspek seperti tersebut di atas perlu ditinjau kembali. Hal itu disebabkan pada model penghitungan jumlah nilai dari aspek-aspek yang dinilai dalam DP3 seperti kesetiaan, ketaatan, prestasi kerja, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan terdapat 1 (satu) aspek berupa prestasi kerja yang merupakan kategori hasil kerja (output) dari seorang pegawai / karyawan yang dinilai (dalam bahasa statistik disebut Y), sedangkan aspekaspek yang lain merupakan aspek proses menuju hasil atau dalam bahasa statistik disebut variabel X.
Selama ini penjumlahan aspek-aspek yang dinilai tersebut dilakukan tanpa melihat apakah aspek tersebut merupakan aspek hasil ataupun aspek proses, sehingga hal tersebut menyalahi kaidah-kaidah penjumlahan di dalam hukum aritmatika. Penyebab lain, karena 7 aspek (variabel X) yang ada terdapat keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya, padahal di dalam statistika hal tersebut tidak dibenarkan (harus berdiri sendiri / independen satu sama lain).
Disamping itu peninjauan kembali penggunaan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) disebabkan oleh variasi dari variabel-variabelnya yang tidak mencerminkan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan/prestasi kerja seorang pegawai/karyawan, dan juga karena pembobotan yang tidak jelas antara variabel yang satu dengan yang lain, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat berfungsi dengan baik (Nawawi,2003).
Format DP3 yang ada sekarang terkesan kurang fleksibel untuk mengekspresikan hal-hal yang menjadi karakter khusus yang membedakan suatu profesi satu dengan profesi lainnya. Unsur-unsur yang dinilai (seperti kesetiaan, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran dan prakarsa) tumpang tindih satu sama lainnya, standar yang digunakan tidak jelas dan interpretable serta cenderung pada penilaian terhadap ciri-ciri atau karakteristik kepribadian (Ruky, 2001:55-56). Padahal untuk dapat menilai karakteristik kepribadian, para penilai seharusnya mempunyai pengetahuan yang cukup tentang ilmu jiwa dan perilaku manusia (psikologi).
Dalam kondisi seperti ini sangat penting untuk mempertimbangkan perbaikan, atau penyempurnaan DP3 dalam menilai pelaksanaan pekerjaan pegawai/karyawan di lingkungan pemerintahan agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen penilaian yang valid.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas di lingkup Pertanian yang terdiri atas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Peternakan Kabupaten ... tidak terlepas dari kondisi-kondisi di atas yang selalu dan harus memperbaiki kinerja karyawannya di dalam pemberian pelayanan kepada publik dan pencapaian sasaran kinerja seperti yang telah disyaratkan sebelumnya dan tercantum dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Penilaian kinerja pada kelima lembaga tersebut dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada setiap akhir tahun, yaitu dengan menggunakan model DP3 yang ada saat ini.
Dengan jumlah pegawai yang ada : Bappeda 38 orang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan 22 orang, Dinas Peternakan 24 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan 25 orang serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan 31 orang, mengharuskan Badan dan dinas tersebut mengembangkan metode penghitungan penjumlahan DP3 sebagai tolok ukur penilaian kinerja yang dapat dijadikan dasar pengembangan sumber daya manusia utamanya sistem karir, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi kinerja karyawannya. Pengembangan tersebut seiring dengan semakin tingginya kompetisi pegawai negeri sipil di lingkungan 5 (lima) lembaga untuk memegang jabatan (eselonering), seperti : eselon IIb sebanyak 3,60 % (5 orang), eselon IIIa sebanyak 14,3 % (20 orang), eselon IVa sebanyak 40,7 % (57 orang), dan tenaga staf sebanyak 41,4 % (58 orang).
Untuk menghindari sistem karir, perencanaan SDM, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang tidak didasarkan pada hasil penilaian kinerja yang dihitung berdasarkan metode penjumlahan yang lebih baik, maka dipandang perlu untuk menganalisis lebih lanjut dalam suatu penelitian tentang “ Analisis pengembangan model penilaian kinerja pegawai negeri sipil pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas di lingkup Pertanian Kabupaten ...”.

Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi Pemerintahan (Studi Terhadap Kepemimpinan Perempuan di Kabupaten …) …(120)

Kepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan, dan telah memancing polemik dan debat antara yang pro dan kontra terhadap pemimpin perempuan dalam sebuah negara, kendatipun pengakuan atas hak dasar kemanusiaan tampak mengalami peningkatan yang signifikan diberbagai belahan dunia. Pengakuan ini juga berlaku atas hak perempuan sebagaimana yang sejajar dengan laki-laki.
Doktrin Agama seringkali dijadikan untuk membenarkan tindakan tidak adil dan bahkan tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan. Doktrin Agama dianggap sebagai sesuatu yang baku dan tidak bisa ditafsirkan, sehingga posisi marginal perempuan dalam Agama dianggap takdir yang tidak dapat diubah. Selain Agama, budaya juga mempengaruhi terbentuknya struktur dan sosial politik yang timpang di masyarakat, sehingga perempuan yang pada posisi lemah hanya bisa bertahan dalam budaya patriarkhi.
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian observasional dengan pendekatan survai dan bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan perempuan dalam birokrasi pemerintahan. Perspektif yang diambil untuk menganalisis kepemimpinan perempuan adalah perspektif sosial politik, Agama, dan budaya. Ketiga faktor tersebut, mempunyai pengaruh besar dalam penentuan kontruksi masyarakat yang meneguhkan idiologi jender yang bias.
Dari hasil pengujian statistik dengan menggunakan uji F menunjukkan ada pengaruh gaya kepemimpinan, faktor sosial, agama, budaya secara bersama – sama terhadap prestasi kerja Bupati di Kabupaten Tuban, namun hanya 29,1 % perubahan variabel Y disebabkan oleh perubahan variabel X1 sampai X4. Sedangkan sisanya yaitu 79,9 % disebabkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.
Maka hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara variabel gaya kepemimpinan (X1) terhadap prestasi kerja bupati Kabupaten Tuban. Sedangkan untuk variabel faktor sosial (X2), budaya (X3) agama (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja bupati Kabupaten Tuban. Dengan demikian faktor eksternal seperti sosial politik, budaya dan agama bukan merupakan faktor yang menghalangi prestasi dan kemampuan kerja dari Bupati ...

Pengaruh Motivasi Kerja Aparat Terhadap Kualitas Layanan Civil (Studi Mengenai Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di … (118)

Penelitian ini difokuskan pada upaya mengungkapkan pengaruh motivasi kerja aparat terhadap kualitas layanan civil, studi mengenai pelayanan Kartu Tanda Penduduk di …. Secara operasional variabel penelitian dielaborasi dalam beberapa dimensi dan indikator. Variabel motivasi kerja aparat dielaborasi kedalam tiga dimensi, yaitu: motif, pengharapan, dan insentif. Variabel kualitas layanan civil dielaborasi kedalam empat dimensi, yaitu: kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan.
Desain penelitian adalah survei dengan menggunakan teknik penarikan sampel yaitu stratified random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner sebagai instrumen utama dan didukung oleh studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis jalur (path analysis).
Secara kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa, motivasi kerja aparat di dua kecamatan tersebut cukup mempengaruhi kualitas layanan civil. Pengaruhnya bersifat positif dan signifikan yang secara statistik mengindikasikan hubungan kausalitas yang terbentuk adalah benar-benar berhubungan. Berdasarkan analisis koefisien jalur menunjukan bahwa meningkatnya kualitas layanan civil sebagian besar dipengaruhi oleh motivasi kerja aparat, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi motivasi kerja aparat, maka kualitas layanan civil akan semakin baik.

Pengembangan Model Pelatihan Bimbingan Ibadah Haji Di Kabupaten ... … (117)

Manasik haji setiap tahun hanya disampaikan selama 3 kali tatap muka oleh Departemen Agama menjelang keberangkatan dan dalam bentuk ceramah umum. Sudah barang tentu cara yang demikian tidak efektif karena materi hanya disampaikan satu arah tanpa ada dialog. Sehingga dengan demikian maka materi yang disampaikan tidak dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian, ini sangat perlu adanya perubahan dalam metode manasik yang sudah sekian lama diterapkan pada calon jama’ah haji.
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pelatihan bimbingan ibadah haji yang sesuai di Kabupaten ..., dengan tujuan khusus menganalisis permasalahan dan harapan calon jamaah haji dan jama’ah haji serta menggali keinginan calon jama’ah haji dan jama’ah haji tentang pelatihan bimbingan ibadah haji yang terkait dengan peserta, materi, metode, pelatih dan lama latihan yang sesuai.
Populasi penelitian adalah seluruh calon jamaah haji tahun 2003/2004 yang terdaftar di Departemen Agama Kabupaten ... dan jama’ah yang sudah melaksanakan ibadah haji yang sudah mendapatkan pelatihan bimbingan ibadah haji. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 100 orang terdiri dari calon jama’ah 50 terbagi atas 25 orang KBIH dan 25 orang Non KBIH sedang 50 orang sisanya jama’ah yang sudah menunaikan ibadah haji terdiri atas atas 25 orang KBIH dan 25 orang Non KBIH yang sudah pernah mendapatkan pelatihan bimbingan ibadah haji.
Variabel penelitian adalah man (X1) yaitu pelatih dan peserta pelatihan, material (X2) yaitu materi pelatihan, method yaitu metode dan lama latihan (X3). Informan dipilih dengan memakai teknik purposive sampling dan snow-ball sampling. Instrumen penelitian Kuesioner. Lokasi dan Waktu Penelitian di Kantor Departemen Agama Kabupaten ..., yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 39, .... Prosedur pengambilan data menggunakan kuisioner dan observasi dan wawancara terhadap pihak KBIH dan NON KBIH. Data yang ada diuji dengan menggunakan uji Friedman test, apabila terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan uji multipel comparation. Tingkat kemaknaan yang digunakan pada pengujian ini adalah 0.05 ( p < 0,05). Serta untuk menguji model dilakukan uji t test 2 sampel berpasangan pada 30 orang sampel.
Tanggapan responden terhadap item peserta menyatakan tidak setuju untuk dilakukan tes tulis terlebih dahulu sebelum diadakan pelatihan sebanyak 44 orang (44 %) dan satu orang yang menyatakan sangat tidak setuju, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 8 orang (8 %), sedangkan yang menyatakan setuju dan sangat setuju untuk diadakan tes tulis terlebih dahulu sebanyak 36 orang (36 %) dan 11 orang.
Pengembangan model materi pelatihan yang diinginkan responden adalah yang berisi lebih banyak materi penerapan, materi yang berisi Bahasa Arab percakapan. Pengembangan model metode pelatihan yang diinginkan responden adalah metode tanya jawab, ceramah dan diskusi. Pengembangan model pelatih yang diinginkan responden adalah bersahabat, mempunyai materi dan metode yang sesuai, mempunyai latar belakang pendidikan dan tugas yang relevan, serta mempunyai selera humor tinggi. Pengembangan model media pelatihan yang diinginkan responden adalah menggunakan OHP, demonstrasi dan media televisi. Lama pelatihan yang dikehendaki responden adalah 4 minggu dengan banyaknya pertemuan enam kali, dan setiap pertemuannya dilakukan selama 3 jam. Sedangkan hasil uji t menunjukkan ada perbedaan pengetahuan, sikap dan praktek responden sebelum dan setelah pelatihan dengan tingkat signifikansi 0,000 (p < 0,05).

Mengembangkan Manusia Pariwisata Dengan Metode Analisis Situasional Sebagai Model Kompetensi SDM Di … (116)

Penelitian yang berjudul “Mengembangkan Manusia Pariwisata dengan Metode Analisis Situasional sebagai Model Kompetensi SDM di Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi ...” ini didasari latar belakang sebagai berikut; (a) situasi lingkungan dan kondisi organisasi mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan pengembangan SDM di sebuah organisasi, (b) terjadinya perubahan yang penting dan mendasar dalam pemerintahan Indonesia melalui UU No.29/1999 tentang Otonomi Daerah, dan (c) pegawai (SDM) Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi ... berasal dari gabungan dari dinas pariwisata dan departemen penerangan.
Berdasarkan latar belakang seperti itu, maka penelitian ini berusaha mencoba menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian, yaitu; (a) situasi lingkungan, (b) situasi organisasi bagaimana yang menentukan pengembangan model komptensi manusia Pariwisata di ... ..., dan (c) bagaimana model kompetensi Manusia Pariwisata tersebut.
Penelitian menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif dengan teknik pengumpula data kuisioner, wawancara, dan observasi. Selama bulan Juni s/d Juli 2003 penelitian ini dilakukan di ... ... yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 127 .... Berdasarkan penelitian intensif dengan sejumlah informan penelitian, maka peneliti menyimpulkan beberapa hasil yang ditemukan, yaitu: (a) lingkungan yang menjadi dasar pengembangan model komptensi Manusia Pariwisata di ... ... adalah lingkungan politik dan keamanan yang potensial dan kondusif, eknomi yang rekatif stabil, dan geografis kedekatan dengan Surabaya, (b) situasi organisasi yaitu keuangan yang terbatas dan kurang memadai; manajerial yang demokrtais, terbukan, dan akrab; budaya organisasi yang mendukung, (dan (c) model kompetensi Manusia Pariwisata yang dikembangkan adalah SDM yang mempunyai kemampuan kepariwisataan, sikap dan kepribadian, dan kemampuan manajerial; dan model kompetensi Manusia Pariwisata di dalamnya juga termasuk pelaku dan pengelola obyek wisata yang berasal dari masyarakat.
Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu: (a) perlu usaha terus menerus menumbuhkan sinergi di antara pegawai dinas yang berbeda latar belakang, (b) siatuasi-situasi yang ada perlu dikaji lebih mendalam sehingga dapat diambil kebijakan yang sangat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, dan (c) sinergi dan kerjasama antara pemerintah (dinas) dan masyarakat akan membantu pengembangan model kompetensi Manusia Pariwisata di masa depan.

Analisis Pelaksanaan Pelayanan Pada Pusat Penunjang Sistem Operasional BNI Card Centre Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Negara Indonesia … (115)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setelah deregulasi perbankan di Indonesia tanggal 1 Juni 1983 maka sistem perbankan di Indonesia diberi keluasaan dalam mengembangkan usahanya dengan mengemban misi pemerintah yaitu sebagai Agent of Development dalam mensukseskan pembangunan disegala bidang.
Dewasa ini semakin ketatnya antar bank menggambarkan tidak mudahnya untuk melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat. Persaingan yang begitu ketat disektor perbankan baik itu antara bank milik pemerintah atau swasta nasional juga dengan bank asing, karena bank asing telah diberi kebebasan untuk mengembangkan operasinya di Indonesia.
Akibat begitu ketatnya persaingan, maka bank-bank berlomba-lomba mempromosikan atau mengenalkan produk yang mereka tawarkan dengan berbagai macam kelebihan dan keunggulan dari produk perbankan tersebut. Salah satu bank yang ikut berlomba adalah Bank Negara Indonesia (BNI) ikut berlomba dan berusaha untuk memasarkan produknya agar dapat menjaring nasabah dan menjaring pengendapan dana sebanyak mungkin di Bank Negara Indonesia (BNI).
Sebagai salah satu bisnis unit Bank BNI, Divisi Pengelolaan Bisnis Kartu atau Card Center juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dengan tujuan ikut serta menjaring pengumpulan dana yang pada akhirnya mendukung persaingan Bank BNI di kancah perbankan nasional. Kartu kredit, dan Kartu Debit beserta segala bentuk fiturnya dimaksudkan sebagai pelayanan untuk memberikan kepuasan bagi Nasabah BNI. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan Phone Plus (sekarang Call Center BNI) juga merupakan bagian dari sarana yang memudahkan nasabah Bank BNI melakukan transaksi atas dana yang mereka percayakan kepada Bank BNI.
Dengan adanya ATM yang berfungsi 24 jam, para nasabah pemegang kartu debit dan juga kartu kredit BNI bisa melakukan berbagai transaksi tanpa batasan jam kerja atau transaksi yang bersifat segera dan penting, begitu juga dengan layanan phone plus (Call Center) yang juga bekerja 24 jam, para nasabah yang sudah memanfaatkan sarana tersebut dapat melakukan berbagai transaksi hanya memerlukan sarana telepon, mereka tidak perlu mendatangi cabang-cabang Bank BNI, dengan demikian nasabah dimudahkan karena dapat menghemat waktu dan tenaga.
Namun sampai sejauh ini penulis melihat pelayanan yang diberikan belum maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah Bank BNI secara keseluruhan maupun nasabah pengguna beberapa fasilitas yang telah diuraikan sebelumnya. Disini diharapkan perusahaan cepat tanggap terhadap kelemahan pelayanan yang ada dan berusaha untuk memperbaikinya. Karena apabila kelemahan ini dibiarkan begitu saja, maka akan menimbulkan citra pelayanan yang jelek dan para nasabah tidak akan lagi mempergunakan layanan produk tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
Layanan bank akan menjadikan ukuran kapabilitas usaha bank yang bersangkutan maka profesionalisme atau layanan yang sebaik-baiknya mutlak terjadi dan memang harus dilaksanakan. Maka menyadari akan semua itu, maka pelayanan akan berkorelerasi secara positif terhadap kepuasan nasabah amat sangat diperlukan yang pada akhirnya akan bermuara kepada keberhasilan menarik nasabah.
Berdasarkan uraian yang telah digambarkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan pelayanan Pelayanan di Bank BNI, Sehingga penulis ingin mencoba memberi judul skripsi ini : “Analisis Pelaksanaan Pelayanan Pada Pusat Penunjang Sistem Operasional BNI Card Centre Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”.

Kepuasan Karyawan Terhadap Sistem Kompensasi PT. Mitra Langgeng Sejati ... (114)

Penerapan kebijakan pemberian kompensasi oleh beberapa perusahaan terhadap calon pegawai terlihat dipaksakan. Pegawai sebelum diterima harus menandatangani perjanjian kontrak kerja yang isinya telah ditentukan oleh perusahaan. Oleh karena tenaga kerja tersebut harus menerima kompensasi yang telah ditentukan tanpa diberi kesempatan untuk “bargaining”.
Jika kompensasi yang diberikan oleh perusahaan berbanding terbalik dengan apa yang sudah pegawai tersebut berikan kepada perusahaan, maka semangat kerja individu tersebut akan menurun. Jika semangat kerja pegawai menurun, maka pegawai itu akan cenderung malas dalam melakukan tugasnya dan sengaja menunda-nunda pekerjaan. Jika hal ini, terjadi perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Hal ini banyak sekali yang menimpa pada perusahaan produksi / pabrik, dampak selain diatas juga dapat berdampak yang paling merugikan adalah apabila pegawai terjadi demo, sehingga perusahaan menghentikan produksi, karena pegawai menuntuk hak-hak mereka.
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai bentuk / jenis kompensasi yang telah diberikan perusahaan PT. Mitra Langgeng Sejati. Apakah sudah sesuai atau belum dengan keinginan dari sebagian besar karyawan. Dan juga Memberikan gambarkan terpenuhinya atau tidak sebuah harapan dan kenyataan terhadap kepuasan kompensasi yang diberikan oleh PT. Mitra Langgeng Sejati.
Metode penelitian ini bersifat deskriptif secara realitas, dimana peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data untuk menggambarkan tentang jawaban karyawan terhadap penerapan kebijakan kompensasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sifat deskriptif akan menggambarkan jawaban sesunggunya karyawan terhadap penerapan kebijakan kompensasi, dalam hal ini perusahaan yang diteliti adalah PT. Mitra Langgeng Sejati, sedangkan pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana kepuasan karyawan terhadap sistem kompensasi PT. Mitra Langgeng Sejati
Penelitian dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan (Januari – Maret 2006) dengan jumlah responden 50 secara sampling atau 30% dari jumlah karyawan PT. Mitra Langgeng Sejati yang ditempatkan di perusahaan BUMN yaitu PT. Bank BNI 46 ada berjumlah populasi 187 karyawan, yang berada di Unit Collection berjumlah 50 Orang, di Unit Deliveri berjumlah 78 Orang dan di Unit Operasionel berjumlah 59 Orang.
Hasil penelitian dan analisis penulis terhadap data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara, menunjukan :
1. Untuk kompensasi dalam bentuk uang, karyawan PT. Mitra Langgeng Sejati mempunyai jawaban sebagai berikut :
a. Menunjukkan jawaban puas terhadap kompensasi, seperti pemberian uang makan.
b. Menunjukkan jawaban tidak puas terhadap kompensasi seperti pemberian gaji pokok, uang lembur, insentif individu dan pemberian insentif unit.
2. Untuk kompensasi dalam bentuk bukan uang, karyawan PT. Mitra Langgeng Sejati mempunyai jawaban sebagai berikut :
a. Menunjukkan jawaban puas terhadap kompensasi seperti pekerjaan yang dilakukan, perlakuan adil dari atasan, kesempatan untuk memberikan gagasan/ ide, kebebasan dalam melakukan suatu pekerjaan, aturan jam masuk kerja, aturan jam pulang kerja, aturan jam istirahat, kondisi sirkulasi udara, kondisi AC, kondisi tempat kerja, kondisi fisik gedung, keharmonisan hubungan dengan atasan dan rekan sekerja, dan keamanan dalam melakukan suatu pekerjaan.
b. Menunjukkan jawaban yang tidak puas terdapat pada kompensasi seperti: prosedur yang dimiliki perusahaan, status kepegawaian, kesempatan untuk pengembangan diri, prospek karier, promosi jabatan, aturan over time atau lembur, asuransi jiwa, uang kesehatan, dan tunjangan hari tua.
3. Berdasarkan hasil nilai rata-rata bahwa penerapan kebijakan kompensasi PT. Mitra Langgeng Sejati belum memenuhi harapan karyawannya.

Untuk itu penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi PT. Mitra Langgeng Sejati selaku perusahaan agen tenaga kerja adalah sebagai berikut: :
1. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, disarankan agar pihak PT. Mitra Langgeng Sejati melakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap kompensasi yang belum terpuaskan oleh karyawan.
2. PT. Mitra Langgeng Sejati sebaiknya segera melakukan perbaikan terhadap kompensasi yang diberikan agar tidak terjadi turn over yang meningkat dan menurunnya semangat kerja karyawan.

Efisiensi Pengelolaan Dana Dalam Rangka Meningkatkan Rentabilitas Pada Perum Pegadaian Suberpucung Malang (113)

Perum pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah yang turut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dibidang perekonomian , terutama membantu dalam hal menyediaan atau memberikan pendanaan untuk dijadikan sebagai modal dalam melakukan usaha yaitu lewat jasa gadai sedangkan atribut lain adalah jasa penaksiran barang , jasa penitipan barang dan toko emas. Salah satu tantangan dari perkembangan Perum Pegadaian adalah tertahanya modalkerja yaitu dana dalam bentuk piutang sehingga mengganggu kelancaran cash inflownya .
Untuk penelitian ini mengangkat rumus masalah mengenai bagaimana cara mengelola dana agar tetap efisien sehingga dapat meningkatkan rentabilitas. Analilsis dalam penelitian ini adalah mengunakan analisis rasio aktivitas dan rasioprfitabilitas untuk mengetahui tingkat efisiensi laporan keuangan perusahaan itu yaitu Neraca dan Laporan Laba Rugi , yang secara tidak langsung akan mempengarui tingkat rentabilitas perusahaan .
Dalam hasil penelitian ini diambil garis besarnya adalah bahwa perum pegadaian hndaknya lebih hati-hati dalam mengeluarkan dana, dalam hal ini perusahaan hendaknya menyusun budget kas dan menetapkan jumlah kas yang optimal untuk menjaga tingkat rentabilitas, serta dalaam hal meningkatkan omset pendapatan sebaiknya perusahaan lebih intensif dalam menagihnya sehingga mempercepat tersedianaya dana perusahaan . Untuk dapat mengetahui penerimaan dan pengeluaran dana, maka perum pagadaian harus merealisasinya dengan baik dan matang dalam penggunaan dana agar tidak mnyimpang dari rencana yang ditetapkan sehingga perusahaan perum pegadaian berada dalam posisi yang setabil.

Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai... (112)

Good Governance (kepemerintahan yang baik) merupakan issue yang paling menarik dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Kondisi kepemerintahan ini merupakan tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisai. Penempatan sistem penyelenggaraan kepemerintahan yang baik memungkinkan untuk terlaksananya pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN ). Terciptanya Good Governance akan diikuti pula dengan Clean Governanceyaitu pemerintahan yang Bersih dan berwibawa, artinya system pemerintahan yang mampu melindungi Masyarakatnya dengan prinsip penegak hukum yang dipatuhi oleh semua Lapisan masyarakat. Dengan kondisi tersebut pada akhirnya akan menjadikan Pemerintahan yang kuat ( Strong Governance ) dalam arti semakin kuatnya Penyelenggaraan pemerintahan lainya.

Prasyarat-prasyarat di atas sangat diperlukan memperhatikan kondisi Jalanya pemerintahan di Indonesia menjelang berakhirnya Orde Baru banyak Gejala yang menunjukan tidak professional dalam menjalankan pemerintahan. Sebagaimana dinyatakan oleh Sherwood ( 1997 ), bahwa profesionalisme Pemerintahan sedang megalami kemunduran. Saat ini lebih banyak pejabat Politik dfalam birokrasi, dan lingkungan kerja belum mendukung atau dapat dipercaya. Tetapi pejabat pemerintahan mempunyai peran penting untuk memulihkan lingkungan kerja agar sesuai dengan standar profesionalisme.Untuk itu dibutuhkan orientasi layanan yang baru. Demikian juga alternative struktur formal dan layanan ekskutif yunior mungkin banyak membantu. Kenyataan tersebut tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat Sebagaimana dinyatakan oleh Harwood (1994),bahwa status pelayanan publik di Amerika Serikat telah mengalami penururunan pesat.

Sumber dari kemunduran penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan tersebut adalah rendahnya profesionalisme pelayanan publik dan Birokratisnya aparat pemerintah. Kondisi demikian akan berdampak pula padaRendahnya kinerja instansi pemerintah tersebut. Meskipun harapan tentang Kinerja yang professional ini secara tegas telah ditetapkan melalui keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 81 Tahun 1993 (LAN, 2000 ) yaitu : Sederhana, mudah, lancar dan tidak berbelit-belit.
1) Jelas dan pastidalam tata cara dan persyaratan.
2) Aman, proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan.
3) Terbuka dalam segala hal.
4) Ekonomis.
5) Efisiensi.
6) Adil dan merata.
7) Tepat waktu.

Bergulirnya proses perubahan yang meluas di masyarakat, serta Perubahan factual peran pemerintah daerah, yang mulai terbuka dalam suatu Koridor UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut Wacana lebih luas peran pelayanan yang berkualitas dan tanggung jawab kepada Masyarakat. Tuntutan terhadap kinerja aparat pemerintah ini sejalan dengan Model Administrasi Negara Baru, yaitu Pilihan Publik, “Sistem Peberian Pelayanan Kepada Publik” ( Delivery Service System), merupakan salah satu pusat perhatian, dan menjadi nilai yang akan dimaksimumkan (Frefericksondalam LAN,2000).

Selain itu keberadaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada dasarnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi yang memerlukan dukungan dari pemerintah yang baik atau Good Governance, keterkaitan pula dengan perubahan sikap dan perilaku apartur pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.
Seiring dengan pelaksanaan Good Governance,Penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab Kepada Daerah secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan, Pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan deengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan adanya penyerahan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonomi, memberikan keleluasaan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setampat menurut prakarsa sendiri berdasarekan aspirasi masyarakat secara luas, utuh, nyata dan bertanggung jawab dalam lingkup Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Secara utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi sehingga dapat Terwujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan aparatur pemerintah ditujukan untuk meningkatkan aparatur pemerintah dalam melayani, mengayomi dan menimbulkan peran aktif masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut,maka pemerintah berupaya selama ini adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, yang pelaksanaanya masih perlu ditingkatkan lagi, seiring dengan tuntutan masyarakat diberbagai bidang guna menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Sehubungan dengan hal itu ditetapkan seperangkat kebijakan antara lain Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang peningkatan mutu pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat dan Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1998 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka mulai Tanggal 30 Juni 2004 ditetapkan pembentukan Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Malang berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 98 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang. Sehubungan dengan peningkatan kinerja Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malangsecara berkesinambungan maka ditentukan Sistem ManajemenMutu ISO 9001:2000 sebagai pilihan terbaik yang dijadikan sarana untuk mewujudkannya. Dinas Permukiman ,Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Malang merupakan salah satu unit kerjadilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang mendapatkan prioritas untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 di samping beberapa dinas lain yang menerapkan system tersebut.

Seperangkat kebijakantelah di tetapkan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, namun belum pernah diteliti sejauh mana efektivitas implementsinya khususnya terhadap Standar Sisten Manajemen Mutu ISO 9001:2000. Bertitik tolak dari hal itulah perlu dikaji scara mendalam tentang Implementasi Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 serta pengaruhnya terhadap kinerja aparat pemerintah di Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang.

Potensi Dan Prospek Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 1991-2000 … (111)

Penelitian ini berjudul “Potensi dan Prospek Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Tana Toraja” bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan, menghitung potensi tahun anggaran 2000, efektivitas, efisiensi, faktor-faktor yang mempengaruhi dan peramalan pajak hotel dan restoran serta strategi umum yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer dengan periode penelitian dari tahun anggaran 1991/1992 sampai dengan tahun anggaran 2000.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran selama sepuluh tahun(1991/1992-2000) sebesar 15,66% pertahun. Analisis efektivitas untuk tahun anggaran 2000 menunjukkan angka sebesar 41,54%, yang berarti tidak efektif oleh karena masih jauh dari angka relatif untuk batas minimal sebesar 80%, sedang untuk analisis efisiensi sudah menghasilkan tingkat yang paling efisien selama sepuluh tahun secara rata-rata mencapai 23,04%. Perhitungan potensi pajak hotel dan restoran untuk tahun anggaran 2000 cukup besar yakni mencapai Rp840.791.070, namun yang baru dapat direalisir sebesar Rp349.270.238 atau baru 41,54%, yang berarti tidak efektif. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran adalah dari jumlah kunjungan wisatawan, kemudian tingkat PDRB Kabupaten Tana Toraja dan dari jumlah kamar hotel dan penginapan. Hasil peramalan realisasi pajak hotel tahun 2001 sebesar Rp273.663.069,96, tahun 2002 sebesar Rp242.966.140,59 dan tahun 2003 sebesar Rp381.311.259,15. Peramalan untuk realisasi pajak restoran tahun 2001 sebesar Rp75.619.725,14, tahun 2002 sebesar Rp67.137.421,11, tahun 2003 sebesar Rp105.365.523,43.

Dari hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa bentuk strategi umum yang dapat digunakan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran adalah strategi pertumbuhan terkonsentrasi. Untuk mendukung strategi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan baik intern maupun ekstern, menghapus produk yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan meningkatkan bagian pasar.

Perencanaan Strategis Kabupaten Buru Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata … (110)

Perkembangan pariwisata dewasa ini sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Untuk itu pembangunan pariwisata terus dipacu dan pemerintah mempunyai keyakinan bahwa pariwisata dapat menjadi sektor andalan menggantikan minyak dan gas bumi yang selama ini menjadi tumpuan pemerintah dalam menunjang penerimaan negara.
Melihat kondisi demikian, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dewasa ini sedang memacu pembangunan sektor pariwisata, hal ini terlihat dengan adanya upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan 2 (dua) objek wisata yang dianggap potensial yang merupakan kerjasama dengan Lembaga Penelitian Dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi Bandung (ITB), dan hasil kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) Namniwel dan Jikumerasa.
Potensi wisata yang ada di Kabupaten Buru sangat besar, akan tetapi belum seluruhnya dikelola secara professional, sehingga akan dapat bermanfaat dalam menunjang penerimaan daerah dan terutama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam hal ini sangat berkepentingan terhadap upaya pengembangan pariwisata daerah. Maka sebagai pihak yang memilik peran sebagai fasilitator secara tidak langsung peran yang disandang tersebut sangat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangannya.
Perencanaan Strategis merupakan salah satu dari sekian jenis perencanaan, adalah merupakan suatu perencanaan yang perlu dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menentukan strategi-strategi yang efektif untuk digunakan dalam mengembangkan sektor ini, karena lebih bersifat komprehensif dalam arti lebih memfokuskan pada analisis lingkungan secara keseluruhan, baik lingkungan eksternal , maupun lingkungan internal.
Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari atau menentukan strategi-strategi yang perlu ditempuh Pemerintah Daerah kabupaten Buru dengan sebelumnya dilakukan analisis mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong, maupun penghambat atau yang disebut identifikasi isu-isu strategis dan kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT.
Sesuai dengan analisis SWOT tersebut, maka dapat ditemukan isu-isu strategis yang kemudian isu-isu strategis tersebut dilakukan pengujiannya untuk mengetahui isu-isu yang sangat strategis dengan menggunakan alat uji berupa “Litmus Tes”. Adapun isu-isu yang sangat strategis tersebut adalah : (1) Manfaatkan anggaran pariwisata yang memadai untuk pengembangan seluruh potensi wisata yang ada, (2) Meningkatkan kualitas aparatur, khusus dibidang kepariwisataan agar dapat mengatasi permasalahan pariwisata, (3) Meningkatkan upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup, (4) Meningkatkan upaya promosi wisata.

Pengendalian Piutang Yang Efektif Dalam Usaha Meningkatkan Efisiensi Modal Kerja Pada Perusahaan Sepatu “Shandy Surya Wijaya” ... (109)

Sejalan dengan lajunya pembangunan dan roda perkonomian di Negara kita , terdapat perusahaan-perusahaan yang tumbuh dan berkembang dengan baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya, Semakin besar suatu perusahaan ,akan membawa dampak dalam pengelolaan Manajemennya. Untuk itu pihak menejemen perlu melengkapi dirinya dengan pengetahuan dan informasi yang akurat dan up to date , ini dimaksudkan sebagai alat Bantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah-masalah yang dihadapi perusahaan .

Laporan keuangan merupakan produk khir dari proses akuntansi, yaitu suatu proses pencatatan yang mengikhtisarkan transaksi-transaksi keuangan , yang disusun dan disaksikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah pemakai , yang dibuat oleh manajemen untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Agar laporan keuanagan tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas tentang posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas pendapatan dan biaya yang trjadi pada tahun buku yang bersangkutan , maka laporan keuanmgan harus disusun dan disajikan dasar pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Di Indonesia dengan perpedoman pada Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (psak) . Laporan keuanagan yang disusun pihak manajemen pada umumnya terdiri dari : Neraca , Laporan Perhitungan Laba Rugi , Laporan perubahan Posisi keuangan , catatan dan laporan lain.

Di dalam neraca kita mengenal pos aktiva, salah satu elemen aktiva adalah aktiva tetapyang di dalamnya ada pos piutang. Seperti kita ketahui bahwa aktiva tetap mempunyai peranan yang cukup penting dalam perusahaan , karena hal ini selain fungsinya sebagai operasional asset , juga karena dana yang tertanm dalam aktiva tetap cukup besar dan terikat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun . Berpijak dari hal tersebut aktiva tetap tentunya perlu mendapat perhatian dari pihak manajemen . Karena menyangkut dana yang cukup material nilainya dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun maka kesalahan dalam menilai , mencatat dan menyajikan aktiva tetap akan berpengaruh cukupmaterial dalam kewajaran laporan keuangan.

Berdasarkan dari keterangan diatas maka penulis memilih kajian sebagai bahan penulis yaitu : PENGENDALIAN PIUTANG YANG EFKTIF DALAM USAHA MENINGKATKAN EFISIENSI MODAL KERJA PADA PERUSAHAAN SEPATU “ SHANDY SURYA WIJAYA”

Peran Badan Pendidikan Dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Dalam Pembinaan Pendidikan Dan Pelatihan Di Era Otonomi Daerah ... (108)

Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri merupakan organisasi publik yang mempunyai tugas membina kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. Untuk terlaksananya tugas tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri terus berupaya meningkatkan kapasitas organisasinya melalui pembenahan terhadap aspek struktur organisasinya, sistem-sistem yang ada di dalam organisasi serta pembenahan terhadap sumberdaya aparatur (pegawai) yang tersedia.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah yang luas di Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan otonomi terbatas pada Daerah Prompinsi, maka sebagian kewenangan dalam pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, telah beralih ke Pemerintah Daerah. Dengan demikian, akibatnya frekuensi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang selama ini dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, melalui Pusat-pusat Pendidikan dan Pelatihan yang ada menjadi semakin berkurang.

Berdasarkan penelitian terhadap pembinaan pendidikan dan pelatihan bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, khususnya terhadap kegiatan Pusat-pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan, Pusdiklat Teknis, Pusdiklat Fungsional, Pusdiklat Kepemimpinan serta Pusdiklat Pembangunan dan Kependudukan, maka diketahui bahwa secara umum pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut belum berjalan secara optimal, baik dari sisi kualitas kegiatan maupun kuantitas pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa peran Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, dilihat dari struktur organisasi, pembinaan sistem-sistem kerja di dalam organisasi serta keberadaan aparatur (pegawai), secara legal formal memang masih dibutuhkan dalam pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, disamping juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, disamping juga menjadi lembaga fasilitator bagi lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, terutama yang berada di Daerah.

Informasi Judul Koleksi Terbaru di
http://www.tesis-ilmiah.com/

Anda ingin download daftar judul tesis dan skripsi terbaru dan lengkap silahkan klik download

Dapatkan file lengkap dalam format ms-word (*.doc) Mulai Bab I s/d Bab V dan Daftar Pustaka , untuk judul tersebut diatas.

Semua itu anda bisa dapatkan secara Cuma-Cuma alias GRATISSSSSS.Anda hanya mengganti biaya pengetikan sebesar Rp. 125.000,- per judul (kecuali bidang pendidikan Rp. 250.000 atau klik disini dan teknik Rp. 150.000,- per judul) dan file-filenya akan kami kirimkan lengkap. (Mulai Bab I s/d Bab V dan Daftar Pustaka).

Caranya? Lakukan pemesanan via SMS dengan mengetik judul yang diinginkan, kirim ke nomor 081 334 852 850. atau ke e-mail tesis_skripsi@yahoo.com

Lakukan transfer jasa pengetikan via bank

Bank Mandiri
No. Rekening 144-00-1031019-8
a.n. Oskar Dedik Cristiawan

Bank BNI
No. Rekening 0182628639
a.n. Oskar Dedik Cristiawan

Bank BRI
No. Rekening 0051-01-072962-50-0
a.n. Oskar Dedik Cristiawan

bank BCA
No.Rekening 3180280374
a.n. Oskar Dedik Cristiawan

Tambahkan angka unik disetiap transfer, misalnya anda akan melakukan transfer Rp. 125.000 maka silahkan tambahkan angka unik dibelakang seperti menjadi Rp. 125.200.Angka unik ini kami gunakan sebagai identifikasi transfer yang anda lakukan. untuk menentukan angka unik terserah anda, tapi kami sarankan gunakan tiga angka terakhir nomor hp anda.

Setelah melakukan transfer, konfirmasikan via sms.

File-file akan kami kirimkan via e-mail LENGKAP, dan jika menghendaki pengiriman dilakukan dengan jasa pengiriman, maka ada penambahan ongkos kirim sebesar Rp. 30.000,-Jika anda ingin melihat judul-judul lain yang ada di database kami, kunjungi website kami:http://www.tesis-ilmiah.co.cc

silahkan lihat keterangan tentang CARA MENDAPATKAN FILE diatas.

Dapatkan informasi judul-judul manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen akuntansi, manajemen pendidikan LENGKAP hanya di http://www.ilmiahmanajemen.blogpsot.com/

Kunjungi juga web kami di
http://www.ilmiahpertanian.blogspot.com/
http://www.ilmiahekonomi.blogspot.com/
http://www.tesis-ilmiah.blogspot.com/
http://www.tesis-ilmiah.com/
http://www.ilmiahmanajemen.blogspot.com/

Koleksi Judul TERBARU
hanya di www.ilmiahilmu.blogspot.com

Informasi SKRIPSI LENGKAP hanya di
http://www.skripsi-ilmiah.blogspot.com/

Anda ingin download daftar judul tesis dan skripsi terbaru dan lengkap silahkan klik download

Cara Mendapatkan File

Seluruh materi makalah, skripsi dan tesis versi lengkap dalam format ms-word (*.doc) Mulai Bab I s/d Bab V dan Daftar Pustaka , bisa anda miliki segera. Semua itu anda bisa dapatkan secara Cuma-Cuma alias GRATISSSSSS.

Anda ingin download daftar judul tesis dan skripsi terbaru dan lengkap silahkan klik download

Anda hanya mengganti biaya pengetikan sebesar Rp. 125.000,- per judul (kecuali bidang pendidikan Rp. 250.000 per judul atau klik disini) dan file-filenya akan kami kirimkan lengkap. (Mulai Bab I s/d Bab V dan Daftar Pustaka).

Harga diatas kami anggap sama dengan jasa pengetikan jika anda menggunakan jasa pengetikan lain. Untuk konten tentu kami berikan GRATISSSSS.

Caranya?

Lakukan pemesanan via SMS dengan mengetik judul yang diinginkan, kirim ke nomor

081 334 852 850
atau ke e-mail tesis_skripsi@yahoo.com

Lakukan transfer jasa pengetikan

Bank Mandiri
No. Rekening 144-00-1031019-8
a.n. Oskar Dedik Cristiawan

bank BCA
No.Rekening 3180280374
a.n. Oskar Dedik Cristiawan

Tambahkan angka unik disetiap transfer, misalnya anda akan melakukan transfer Rp. 125.000 maka silahkan tambahkan angka unik dibelakang seperti menjadi Rp. 125.200.

Angka unik ini kami gunakan sebagai identifikasi transfer yang anda lakukan. untuk menentukan angka unik terserah anda, tapi kami sarankan gunakan tiga angka terakhir nomor hp anda.

Setelah melakukan transfer, konfirmasikan via sms.
File-file akan kami kirimkan via e-mail LENGKAP, dan jika menghendaki pengiriman dilakukan dengan jasa pengiriman, maka ada penambahan ongkos kirim sebesar Rp. 30.000,-